Kata Banua, Mura – Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Muara Pari, Kabupaten Barito Utara, menjadi sorotan setelah pengadaan satu unit alat berat jenis ekskavator mini (eksa mini) dinilai tidak efektif dalam memperbaiki infrastruktur desa.
Desa Muara Pari tercatat memiliki anggaran ADD sebesar Rp900 juta pada tahun 2023. Namun, penggunaan anggaran tersebut dipertanyakan setelah pembelian eksa mini dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan jalan yang rusak di desa tersebut.
Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Pari mengungkapkan bahwa pengadaan alat berat tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah Desa. Meski demikian, menurutnya hasil penggunaan alat tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Pengadaan alat eksa ini dinilai hanya pemborosan, karena hasilnya tidak maksimal untuk perbaikan jalan desa,” ujarnya.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah Jalan Meranti, yang merupakan akses utama masyarakat Desa Muara Pari. Jalan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, namun hingga kini dinilai belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah desa.
Padahal, jalan tersebut menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi warga karena menghubungkan desa dengan pusat kota Muara Teweh.
Selain kondisi jalan, BPD juga menyoroti beberapa infrastruktur lain yang membutuhkan perhatian, di antaranya Jembatan Sei Uy serta Jembatan Rawa Pulau Kebun Karet di RT 03.
Menurut pimpinan BPD, jembatan rawa di RT 03 hampir setiap tahun dilakukan rehabilitasi, namun hasilnya dinilai masih belum maksimal.
“Jembatan Rawa RT 03 setiap tahun direhab, tetapi kondisinya masih belum maksimal,” tambahnya.
Di sisi lain, keberadaan tumpukan material pasir di depan rumah Kepala Desa Muara Pari memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Material tersebut diduga berkaitan dengan rencana pembangunan jembatan rawa yang hingga kini belum terlihat progresnya.
Pihak BPD mengaku belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan jembatan tersebut.
Masyarakat berharap ke depan pengelolaan anggaran desa dapat dilakukan secara lebih transparan dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama warga. (Rilis/Nd_234)
