Kata Banua, Banjar – Program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kampung Penggalaman RT 09/RW 02, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuai kritik dari warga. Bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga menyebutkan, bantuan justru diberikan kepada rumah yang masih tergolong layak huni. Sementara itu, rumah-rumah yang kondisinya memprihatinkan dan terancam roboh justru tidak mendapatkan perhatian.
Salah satu warga, Suhaidi, mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan meski kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Bagian lantai, atap, dinding, hingga dapur rumahnya mengalami kerusakan parah. Saat hujan turun, air masuk ke dalam rumah sehingga membuat mereka kesulitan untuk beristirahat.
“Kalau hujan terus, kami mau tidur di mana,” keluhnya saat ditemui wartawan, Senin (27/4/2026).
Suhaidi yang bekerja serabutan mengatakan harus berjuang sendiri untuk memperbaiki rumahnya. Ia merasa tidak ada keadilan dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Sampai sekarang tidak ada bantuan sama sekali. Yang dapat malah orang yang lebih mampu,” ujarnya.
Ia juga menuturkan, kondisi rumahnya sudah sangat tidak layak huni. Bahkan, bagian dalam rumah disebutnya seperti “kapal pecah” karena hanya menyisakan dinding luar, sementara kamar sudah rusak berat.
“Seharusnya bantuan itu untuk rumah yang tidak layak agar jadi layak. Kalau seperti ini, yang reot tetap reot,” tambahnya.
Selama ini, Suhaidi mengaku hanya didata tanpa pernah menerima realisasi bantuan. Ia menilai ada ketimpangan dalam proses penentuan penerima bantuan.
“Kami ini didata terus, tapi tidak pernah dapat apa-apa. Yang saya lihat malah rumah setengah jadi yang dibantu,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lebih dari tiga tahun terdaftar sebagai calon penerima bantuan, bahkan telah melengkapi persyaratan administrasi seperti surat tanah. Namun hingga kini, bantuan yang diharapkan tak kunjung datang.
“Untuk makan saja susah, apalagi memperbaiki rumah. Kami sangat berharap ada perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.
Suhaidi berharap pemerintah dan aparat desa dapat lebih teliti dalam melakukan verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai keluhan warga tersebut.
Sementara itu, berdasarkan pantauan hingga April 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menargetkan perbaikan 400.000 unit RTLH pada tahun 2026. Namun, berbagai kendala di lapangan seperti validitas data dan penyaluran bantuan masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. (Nd_234)
