Kata Banua, Muara Teweh – Desa Muara Pari di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan masyarakat setelah sejumlah pembangunan desa dilaporkan mangkrak dan tidak kunjung selesai. Di sisi lain, pemerintah desa diduga menggunakan dana desa untuk membeli kendaraan baru yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan mantan aparat desa yang enggan disebutkan namanya kepada awak media di Muara Teweh baru-baru ini. Mereka mengaku prihatin karena beberapa fasilitas publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan warga justru terbengkalai selama bertahun-tahun.
Salah satu contoh yang disorot adalah Balai Pertemuan Desa yang hingga kini belum dapat digunakan oleh masyarakat. Padahal awalnya bangunan tersebut hanya membutuhkan renovasi ringan. Namun, pihak pemerintah desa memutuskan melakukan rehabilitasi total yang sampai sekarang belum juga rampung.
Tak hanya itu, jembatan penyeberangan di Jalan Meranti yang menghubungkan wilayah RT 03 dengan Desa Muara Pari juga sempat dibongkar meski sebelumnya sudah beberapa kali direnovasi. Kondisi tersebut membuat akses warga menjadi kurang nyaman.
Di tengah berbagai proyek yang belum selesai tersebut, pemerintah desa disebut telah membeli sekitar delapan unit sepeda motor yang digunakan oleh aparat desa. Kendaraan tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), namun oleh sebagian warga dinilai lebih sering digunakan sebagai kendaraan pribadi.
Belum lama ini, pemerintah desa juga dikabarkan kembali membeli satu unit mobil Toyota Hilux berwarna hitam menggunakan anggaran dana desa. Pembelian tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena dinilai tidak pernah disosialisasikan melalui rapat atau forum desa.
“Masyarakat tidak pernah diberi penjelasan secara terbuka terkait pembelian kendaraan tersebut,” ujar salah seorang sumber.
Warga pun meminta Bupati Barito Utara turun langsung melakukan pemeriksaan ke Desa Muara Pari guna melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Mohon kepada Bupati Barito Utara agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke Desa Muara Pari,” kata sumber tersebut.
Selain itu, masyarakat juga berharap Inspektorat bersama pihak terkait dapat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa selama beberapa tahun terakhir.
Kecurigaan warga semakin menguat karena saat ini tidak lagi ditemukan papan informasi atau baleho yang biasanya memuat rincian anggaran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana yang lazim dipasang di desa.
Di sisi lain, kinerja aparat desa juga dinilai kurang maksimal karena sebagian aparatur disebut jarang berada di kantor. Warga juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli lahan yang berkaitan dengan investasi tambang batu bara di wilayah tersebut, yang hingga kini masih memicu sengketa dan gugatan hukum terhadap beberapa oknum pemerintah desa.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan transparan dan pembangunan yang telah direncanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (Rilis/Nd_234)
