Kata Banua, Banjarmasin – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai harus menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional. Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong konsolidasi lintas provinsi melalui gagasan Musyawarah Besar atau “Aruh Ganal” Warga Kalimantan.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) FKPWK, H. Junaidi, sebagai respons atas semakin berkembangnya pembangunan IKN dan kawasan sekitarnya.
Menurut Junaidi, pembangunan IKN tidak cukup hanya dilihat dari sisi pembangunan infrastruktur dan pemindahan pusat pemerintahan. Kehadiran ibu kota baru harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk ke dalam berbagai sektor strategis yang tumbuh di Kalimantan.
“Kita harus siap merapatkan barisan menyongsong era baru ini. Saatnya seluruh pemangku kebijakan, kaum akademisi, aktivis pemuda, hingga tokoh adat dari Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Melayu, serta segenap warga paguyuban pendatang duduk satu meja,” kata Junaidi.
Ia mengatakan, forum lintas elemen tersebut diperlukan untuk menyusun visi bersama sekaligus memastikan masyarakat Kalimantan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.
“Kita perlu merumuskan ulang visi bersama agar putra-putri daerah memiliki kompetensi untuk mengisi setiap pos strategis yang tercipta,” ujarnya.
FKPWK menawarkan tiga agenda utama yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam menghadapi perubahan ekonomi akibat pembangunan IKN.
Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah dan pemangku kepentingan didorong memperluas program peningkatan keterampilan (up-skilling) dan sertifikasi profesi bagi tenaga kerja lokal.
Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kerja asal Kalimantan memiliki kompetensi dan daya saing untuk masuk ke proyek pembangunan nasional maupun industri yang berkembang di kawasan sekitar IKN.
Kedua, penguatan ekonomi daerah. FKPWK mendorong peningkatan keterlibatan UMKM dan vendor lokal dalam rantai pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melalui pemanfaatan e-Katalog.
Junaidi juga mendorong terbentuknya konsorsium pengusaha daerah sehingga pelaku usaha lokal memiliki kapasitas lebih besar untuk bersaing dalam proyek dan peluang ekonomi yang muncul seiring pembangunan IKN.
Ketiga, menjaga keseimbangan ekologis dan kultural. Transformasi ekonomi Kalimantan dinilai perlu diarahkan dari ketergantungan terhadap komoditas mentah menuju hilirisasi dan industri hijau dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.
FKPWK belum menetapkan provinsi yang akan menjadi lokasi pelaksanaan “Aruh Ganal”. Penentuan tuan rumah justru dibuka sebagai bagian dari diskusi publik.
Junaidi menyebut masing-masing provinsi di Kalimantan memiliki posisi strategis yang dapat menjadi pertimbangan.
Kalimantan Timur memiliki keunggulan karena menjadi lokasi pembangunan IKN. Sementara Kalimantan Selatan memiliki kedekatan budaya dengan istilah dan filosofi “Aruh Ganal”, serta memiliki posisi strategis dalam sektor logistik dan pangan.
Kalimantan Barat dinilai memiliki kekuatan dari sisi kemajemukan masyarakat dan posisi geopolitiknya sebagai wilayah perbatasan negara.
Adapun Kalimantan Tengah memiliki keterkaitan sejarah dengan gagasan pemindahan ibu kota sejak era Presiden Soekarno, selain memiliki potensi besar dalam isu kehutanan dan perdagangan karbon.
Sementara itu, Kalimantan Utara dipandang memiliki prospek strategis dalam pengembangan energi terbarukan dan kawasan industri hijau.
Perbedaan karakter tersebut, menurut FKPWK, dapat menjadi modal untuk menyusun agenda bersama masyarakat Kalimantan.
Tidak hanya menjadi forum konsolidasi, “Aruh Ganal” ditargetkan menghasilkan “Manifesto Pemikiran Kalimantan”.
Dokumen tersebut dirancang sebagai buku putih yang memuat pokok-pokok pikiran dan rekomendasi strategis masyarakat Kalimantan terkait pembangunan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya.
Manifesto itu nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada Otorita IKN dan Presiden Republik Indonesia.
FKPWK berharap gagasan tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat di Kalimantan, mulai dari tokoh formal dan nonformal, akademisi, pemuda, tokoh adat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Junaidi menilai keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu faktor penting agar pembangunan IKN memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah.
“Kalimantan harus siap mandiri, berkemajuan, dan menjadi pilar penopang kejayaan Indonesia di masa depan,” katanya. (*/Nd_234)
