Kata Banua, Pelaihari – PT Indoraya Everlatex (PT IRE) meminta Polres Tanah Laut segera mengevaluasi penahanan dua tersangka dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga meminta penyidik mengamankan mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut TBS serta mengusut dugaan penguasaan lahan perkebunan seluas 13,55 hektare yang melibatkan 12 orang.

Permintaan tersebut disampaikan melalui dua surat resmi yang diserahkan langsung kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026).

Kedua surat itu disampaikan Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan.

Supian mengungkapkan, surat pertama berisi permohonan penahanan terhadap dua tersangka, pengamanan kendaraan yang diduga menjadi sarana pengangkutan hasil pencurian, serta evaluasi terhadap pihak yang memberikan jaminan kepada kedua tersangka.

Menurutnya, kedua orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanah Laut berdasarkan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, hingga surat disampaikan pada 16 November 2026, keduanya dilaporkan belum dilakukan penahanan.

“Perusahaan meminta agar kebutuhan penahanan terhadap kedua tersangka segera dievaluasi. Terlebih, ada informasi mengenai tindakan provokatif yang diduga dilakukan para tersangka terhadap masyarakat di sekitar kawasan perkebunan,” ujar Supian.

Mobil Pikap Diduga Digunakan Mengangkut TBS Belum Disita

Selain status penahanan, PT IRE juga menyoroti keberadaan satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut TBS hasil pencurian.

Kuasa hukum perusahaan menyebut kendaraan tersebut hingga tanggal penyampaian surat belum diamankan melalui mekanisme penyitaan.

“Kami khawatir kendaraan tersebut berpotensi dipindahkan, diperjualbelikan, disembunyikan, atau mengalami perubahan kondisi maupun identitas. Karena itu, pengamanan barang bukti perlu segera menjadi perhatian penyidik,” tegasnya.

Permintaan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 003/PMH/ADV-SPN/XI/2026. PT IRE meminta penyidik segera menelusuri dan mengamankan kendaraan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Supian, keberadaan barang bukti memiliki peran penting dalam menjaga integritas pembuktian sekaligus mencegah munculnya hambatan dalam proses penyidikan.

Perkara dugaan pencurian TBS itu sendiri bermula pada 18 Oktober 2026 di kawasan perkebunan PT IRE, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.

Saat itu, petugas keamanan perusahaan dilaporkan menemukan dua orang yang diduga melakukan pencurian hasil perkebunan beserta sejumlah barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kedua orang itu kemudian diproses oleh aparat kepolisian.

Dugaan Penghalangan Proses Hukum Ikut Disorot

Dalam perkembangan perkara, PT IRE turut menyoroti dugaan penghalangan proses hukum yang diduga melibatkan Kepala Desa Karang Rejo.

Berdasarkan keterangan pihak perusahaan, kepala desa tersebut diduga menghalangi petugas keamanan ketika hendak menyerahkan dua terduga pelaku beserta barang-barang yang ditemukan kepada kepolisian.

Dugaan penghalangan juga disebut terjadi saat anggota Satreskrim dan Resmob Polres Tanah Laut datang untuk menangani peristiwa tersebut.

Persoalan ini menjadi perhatian kuasa hukum karena Kepala Desa Karang Rejo disebut turut memberikan jaminan terhadap kedua tersangka.

Di sisi lain, kepala desa yang bersangkutan juga telah dilaporkan dalam pengaduan terpisah terkait dugaan perintangan proses penegakan hukum atau obstruction of justice.

Pengaduan tersebut juga memuat dugaan keterlibatan dalam penerbitan atau pengesahan dokumen sporadik pada objek tanah yang menurut perusahaan berada di dalam kawasan HGU PT IRE.

Meski demikian, Supian mengingatkan bahwa status sebagai terlapor tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah ataupun otomatis menggugurkan kedudukannya sebagai penjamin.

“Kami meminta penyidik mengevaluasi kredibilitas dan efektivitas jaminan tersebut, sekaligus mendalami dugaan perbuatan yang dilaporkan secara terpisah,” jelasnya.

12 Orang Diadukan, Lahan 13,55 Hektare Jadi Persoalan

Tidak berhenti pada perkara dugaan pencurian TBS, PT IRE juga melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) terhadap 12 orang yang diduga berkaitan dengan pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, dan penguasaan sebagian lahan perkebunan tanpa persetujuan perusahaan.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 002/DUMAS/ADV-SPN/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Objek yang dipersoalkan berada di Blok W34, Divisi KTPE 2, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, dengan luas mencapai 13,55 hektare atau sekitar 135.500 meter persegi.

Pihak perusahaan menyebut, berdasarkan dokumen pertanahan yang disampaikan bersama pengaduan, PT Indoraya Everlatex merupakan pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2/Desa Swarangan dengan luas keseluruhan 730 hektare.

Sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 134/HGU/BPN RI/2009 tanggal 11 September 2009. Dokumen HGU diterbitkan pada 15 April 2010 dengan masa berlaku hak yang tercantum hingga 10 September 2044.

Atas dasar dokumen tersebut, perusahaan meminta aparat kepolisian menelusuri secara menyeluruh aktivitas di atas objek lahan yang dipersoalkan.

Penyelidikan diharapkan tidak hanya mengungkap pihak yang diduga memasang pagar dan menanam kelapa sawit, tetapi juga siapa yang membiayai kegiatan, membagi petak lahan, melakukan penguasaan fisik, hingga membuat atau menggunakan dokumen yang dijadikan dasar klaim atas tanah tersebut.

“Kami berharap penyidik menelusuri seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Mulai dari siapa yang memasang pagar, melakukan penanaman, membiayai, membagi petak, sampai pihak yang membuat atau menggunakan dokumen sebagai dasar penguasaan lahan,” papar Supian.

Melalui dua surat resmi tersebut, PT Indoraya Everlatex meminta Polres Tanah Laut memberikan perhatian serius terhadap kedua persoalan yang diadukan.

Perusahaan berharap penanganan dugaan pencurian TBS maupun dugaan penguasaan lahan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Tanah Laut mengenai permohonan penahanan kedua tersangka, penyitaan mobil pikap, maupun tindak lanjut pengaduan terhadap 12 orang tersebut.

Seluruh dugaan yang disampaikan perusahaan masih memerlukan pendalaman dan pembuktian melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan terhadap semua pihak yang disebutkan.

Reporter Juddin
Editor Nanda 

Teks Foto: Kuasa Hukum PT Indoraya Everlatex, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan, usai menyampaikan dua surat resmi terkait dugaan pencurian TBS dan pengaduan penguasaan lahan perkebunan kepada Satreskrim Polres Tanah Laut, Senin (16/11/2026).

By admin

You cannot copy content of this page