Kata Banua, Banjarmasin – Advokat H. Rachmad Fadillah, S.H., Kepala Bidang Advokasi dan Pembelaan Anggota DPD DePA-RI Kalimantan Selatan, ditunjuk sebagai penasihat hukum untuk mendampingi tersangka RN warga Banjarmasin, RL warga Banjarmasin dan N warga Pasuruan dalam pemeriksaan kasus dugaan ekspor ilegal emas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Banjarmasin.

Penunjukan tersebut menjadi perhatian di tengah pengungkapan kasus dugaan ekspor ilegal emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu sepekan, Bea Cukai Banjarmasin bersama Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan berhasil menggagalkan dua upaya ekspor ilegal emas dengan total barang bukti mencapai 21,8 kilogram.

Nilai emas yang diamankan diperkirakan mencapai Rp52,5 miliar. Sementara potensi penerimaan negara dari bea keluar yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp5,2 miliar.

Kehadiran Advokat H. Rachmad Fadillah sebagai penasihat hukum menegaskan pentingnya pendampingan advokat dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan kapasitasnya di bidang advokasi dan pembelaan anggota DPD DePA-RI Kalimantan Selatan, ia dipercaya memberikan pendampingan hukum kepada tersangka selama menjalani pemeriksaan di lingkungan Bea Cukai Banjarmasin.

Dua Kali Penindakan, Puluhan Miliar Rupiah Nilai Emas Diamankan

Penindakan pertama dilakukan pada Kamis (5/11/2026) terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia berinisial SS, TY, M, dan J yang hendak berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Berdasarkan analisis risiko, petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan. Hasilnya, ditemukan logam mulia yang diduga emas dengan total berat kotor mencapai 4,2 kilogram.

Penindakan kedua dilakukan pada Kamis (12/11/2026) terhadap tiga penumpang yang akan berangkat menuju Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia dengan nomor penerbangan AK-441.

Petugas melakukan pemeriksaan saat proses boarding di area keberangkatan internasional. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan emas yang disembunyikan menggunakan modus body concealment, yakni diselipkan di dalam celana pendek dan kaos dalam, kemudian ditutupi pakaian lainnya.

Dari ketiga penumpang tersebut, petugas mengamankan 17 batang emas dengan rincian RN membawa enam batang seberat 5,8 kilogram, RL membawa lima batang seberat 5,7 kilogram, dan N membawa enam batang seberat 6,1 kilogram.

Untuk memastikan kandungannya, petugas melakukan pengujian menggunakan perangkat X-Ray Fluorescence (XRF) dengan dukungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya Satuan Pelayanan Banjarmasin.

Hasil pengujian menunjukkan kadar emas pada setiap batang mencapai 99 persen atau lebih.

Atas penindakan kedua tersebut, ketiga penumpang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan kepabeanan. Mereka diduga melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yakni mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Dirjen Bea Cukai: Pengawasan Berbasis Intelijen Efektif Ungkap Modus Penyelundupan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, mengatakan keberhasilan menggagalkan dua upaya ekspor ilegal emas dalam kurun waktu sepekan merupakan bukti pentingnya pengawasan berbasis analisis risiko dan intelijen.

“Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terukur, didukung analisis risiko dan pemetaan intelijen, mampu mendeteksi berbagai modus pelanggaran, termasuk upaya penyelundupan melalui jalur keberangkatan internasional,” katanya saat konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Djaka menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait agar setiap kegiatan ekspor dilaksanakan sesuai ketentuan.

Penindakan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi Bea Cukai Banjarmasin bersama BINDA Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, TNI, InJourney, serta didukung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Perum Pegadaian.

Kapolda Kalsel Bakal Telusuri Pendana dan Asal-usul Emas

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan penyidik Bea Cukai untuk mengembangkan perkara tersebut.

Penyelidikan lebih lanjut diarahkan untuk mengungkap siapa pihak yang diduga menjadi pendana, dari mana sumber emas diperoleh, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam upaya ekspor ilegal tersebut.

“Ini akan kita kembangkan dan lakukan upaya penegakan hukum, sebagaimana yang menjadi perintah dari Presiden RI dalam Asta Cita, kami berkomitmen melakukan upaya hukum sampai ke akar-akarnya,” tegas Kapolda.

Advokat H. Rachmad Fadillah Berikan Pendampingan Hukum

Di tengah proses penyidikan yang berjalan, Advokat H. Rachmad Fadillah, S.H., dipercaya menjadi penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Banjarmasin.

Sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Pembelaan Anggota DPD DePA-RI Kalimantan Selatan, penunjukan Rachmad Fadillah menempatkan aspek perlindungan hak-hak hukum tersangka sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.

Pendampingan advokat diperlukan untuk memastikan tersangka memperoleh bantuan hukum, mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memiliki kesempatan menyampaikan keterangan dalam proses pemeriksaan secara tepat.

Dalam perkara ini, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penetapan sebagai tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bea Cukai Ingatkan Masyarakat Patuhi Aturan Ekspor Emas

Ketentuan ekspor barang bawaan penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025.

Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan bea keluar beserta tarifnya.

Bea Cukai mengimbau masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri agar menyampaikan pemberitahuan kepada petugas, memenuhi kewajiban bea keluar apabila dipersyaratkan, serta memastikan seluruh ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi.

Masyarakat juga diminta memahami seluruh prosedur kepabeanan sebelum melakukan kegiatan ekspor agar tidak terjerat persoalan hukum akibat mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan.

Pengungkapan kasus ini kini tidak hanya menjadi perhatian terkait nilai emas yang mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi juga menyangkut upaya aparat penegak hukum membongkar pihak-pihak di balik dugaan ekspor ilegal tersebut. Di sisi lain, pendampingan Advokat H. Rachmad Fadillah menjadi bagian dari proses untuk memastikan penanganan perkara tetap berjalan sesuai koridor hukum. (Nd_234)

By admin