Kata Banua, Tanah Laut – Kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit senilai sekitar Rp2,4 juta di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kini memunculkan persoalan serius terkait klaim penguasaan lahan dan kejelasan batas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Seorang warga berinisial S telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanah Laut atas laporan pihak perusahaan yang diduga berasal dari PT IE. Namun, pihak kuasa hukum mempertanyakan apakah seluruh fakta mengenai status lahan, riwayat penguasaan masyarakat, dan batas wilayah perusahaan sudah benar-benar diperiksa sebelum perkara tersebut diproses lebih lanjut.

Kuasa hukum S, Heriyadi, S.H., M.H., mendatangi Mapolres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026), untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus menyampaikan keberatan dan meminta evaluasi terhadap proses penanganan perkara.

Kedatangannya turut didampingi puluhan warga Desa Karang Rejo yang memberikan dukungan moril kepada S. Kehadiran warga sekaligus membawa aspirasi mengenai persoalan penguasaan lahan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat setempat.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun kerugian yang dilaporkan perusahaan disebut mencapai sekitar Rp2,4 juta berdasarkan hasil penimbangan buah kelapa sawit.

BUKAN HANYA SOAL SAWIT, STATUS LAHAN JUGA DIPERTANYAKAN

Heriyadi menegaskan, persoalan mendasar dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai dugaan pengambilan buah kelapa sawit. Lebih jauh, terdapat sejumlah hal yang menurut pihaknya harus dibuka secara terang, terutama mengenai kepastian lokasi, status penguasaan tanah, batas HGU, dan riwayat pengelolaan lahan oleh masyarakat.

Setelah mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihak kuasa hukum mengaku menemukan sejumlah hal yang membutuhkan klarifikasi.

Menurut Heriyadi, penentuan lokasi objek perkara diduga lebih banyak mengacu pada dokumen yang disampaikan pihak pelapor. Sementara itu, kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual di lapangan dinilai masih perlu diuji secara menyeluruh.

“Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, kewenangan penyidik harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan objektivitas. Jangan sampai penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan sebelum seluruh fakta yang berkaitan dengan objek perkara benar-benar diperiksa secara berimbang,” tegasnya.

EMPAT PERSOALAN YANG MENJADI KEBERATAN

Pihak kuasa hukum menguraikan empat persoalan yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian penyidik dan instansi terkait.

Pertama, perbedaan lokasi administratif antara Desa Swarangan dan Desa Karang Rejo.

Menurut penelusuran awal pihak kuasa hukum, terdapat perbedaan klaim mengenai lokasi objek perkara. Perusahaan disebut menyatakan lokasi tersebut berada di wilayah Desa Swarangan, sedangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh kuasa hukum, lokasi itu diduga masuk wilayah administratif Desa Karang Rejo.

Heriyadi meminta persoalan tersebut dipastikan melalui pemeriksaan koordinat, batas administrasi desa, serta dokumen pertanahan yang sah. Sebab, penentuan lokasi kejadian perkara atau locus delicti harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat.

Heriyadi menyebut masyarakat Desa Karang Rejo, termasuk kliennya, telah bertahun-tahun menguasai dan mengelola lahan tersebut. Aktivitas warga meliputi menanam, merawat, hingga memanen hasil tanaman.

Berdasarkan keterangan masyarakat, kegiatan itu telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya teguran, peringatan, maupun pemberitahuan langsung mengenai klaim penguasaan lahan oleh perusahaan.

S sendiri mengaku mempunyai dokumen alas hak yang dijadikan dasar penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut.

“Bagaimana mungkin aktivitas masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana, sementara riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, dan keterangan pemerintah desa belum sepenuhnya diuji secara bersama-sama?” ungkap Heriyadi.

Ketiga, tidak ditemukannya tanda batas atau informasi HGU di lokasi.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan keberadaan batas fisik maupun papan informasi yang menunjukkan bahwa lokasi yang dikelola masyarakat merupakan bagian dari wilayah HGU perusahaan.

Menurut keterangan warga, selama mengelola lahan tersebut mereka tidak menemukan tanda batas yang jelas ataupun informasi yang dapat diketahui secara langsung mengenai klaim penguasaan HGU.

Karena itu, Heriyadi meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut melakukan verifikasi terhadap dokumen HGU, peta bidang, koordinat, dan batas fisik lahan melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Keempat, dampak klaim penguasaan lahan terhadap kehidupan masyarakat.

Warga mengaku akses menuju sejumlah bagian lahan menjadi terbatas setelah adanya pembuatan parit oleh pihak perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena masyarakat merasa aktivitas pengelolaan lahan mereka terganggu.

Heriyadi berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut sehingga berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

POLRES DIMINTA GELAR PERKARA KHUSUS

Atas berbagai persoalan tersebut, pihak kuasa hukum meminta Polres Tanah Laut memberikan ruang evaluasi melalui mekanisme gelar perkara khusus.

Heriyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi penegakan hukum ataupun mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan perusahaan.

Namun, ia meminta agar proses penyidikan tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi.

“Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Kami tidak meminta perlakuan khusus terhadap klien kami. Yang kami minta adalah perlakuan hukum yang adil dan setara. Periksa dokumen perusahaan, periksa alas hak masyarakat, dengarkan pemerintah desa, dan turun langsung melihat kondisi objek yang dipersoalkan,” katanya.

Menurutnya, kejelasan status lahan, batas HGU, riwayat penguasaan tanah, dan kepemilikan tanaman perlu didalami secara cermat agar proses hukum tidak mengabaikan hak-hak keperdataan masyarakat.

MOHON PERHATIAN KOMISI IV DPRD  TANAH LAUT WARGA KARANG REJO BUTUH KEPASTIAN

Persoalan ini juga mendapat perhatian khusus dari pihak kuasa hukum yang berencana menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut dan instansi terkait.

Heriyadi secara khusus memohon perhatian Komisi I DPRD Tala agar persoalan klaim penguasaan lahan perkebunan yang dialami masyarakat Desa Karang Rejo turut dicermati.

Menurutnya, persoalan perkebunan, pelaksanaan hak perusahaan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat perlu mendapatkan perhatian sesuai kewenangan lembaga terkait.

Ia berharap Komisi I DPRD Tala dapat mendorong pengawasan dan koordinasi dengan kementerian maupun instansi berwenang, sehingga persoalan yang dialami masyarakat memperoleh kejelasan dan tidak terus berlarut-larut.

“Kami memohon perhatian Komisi I DPRD Tala. Tolong persoalan masyarakat Desa Karang Rejo ini ikut dicermati. Kami ingin aspirasi masyarakat didengar dan kondisi sebenarnya di lapangan dapat dilihat secara langsung. Jangan sampai masyarakat yang selama bertahun-tahun mengelola lahan justru tidak mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Heriyadi.

Selain itu, pihaknya akan mengajukan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut agar para wakil rakyat dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mendorong koordinasi lintas instansi.

HUKUM HARUS TEGAS, TETAPI JANGAN MENGABAIKAN FAKTA

Menutup keterangannya, Heriyadi berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan ini dalam koridor hukum, objektivitas, dan kepastian hukum.

Ia meminta penyidik tidak hanya berfokus pada dugaan pengambilan buah sawit, tetapi juga memastikan kejelasan pihak yang menguasai lahan, riwayat penguasaannya, batas HGU, serta kesesuaian lokasi yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya.

“Penegakan hukum bukan hanya tentang menemukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan hak dan proses pemeriksaan yang adil,” ujarnya.

Dengan penuh semangat di depan Mapolres Tanah Laut, Heriyadi menyampaikan pesan penutup yang menjadi sikap pihaknya dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi klien dan masyarakat Desa Karang Rejo.

“Hukum harus tegas, tetapi juga harus cermat. Keadilan tidak boleh hanya bersandar pada dokumen, melainkan harus diuji dengan fakta.”

Kini, masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari kepolisian, pemerintah daerah, instansi pertanahan, DPRD Kabupaten Tanah Laut, hingga Komisi IV DPR RI agar kejelasan status lahan dan perlindungan hak masyarakat dapat diwujudkan.

Catatan redaksi: Seluruh keberatan mengenai proses penyidikan, status lahan, dan batas HGU merupakan keterangan pihak kuasa hukum dan masyarakat. Konfirmasi dari Polres Tanah Laut serta pihak perusahaan tetap diperlukan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan. (Rilis)

By admin

You cannot copy content of this page