Kata Banua, Paringin – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Balangan, Hj. Nor Sita Maulida, SP, menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 karena dinilai sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah, sekaligus memastikan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah.
Hj. Nor Sita Maulida mengatakan, Fraksi PAN mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun Perubahan APBD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, penerapan efisiensi anggaran harus tetap mengedepankan efektivitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat tanpa menghambat program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Efisiensi anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut Fraksi PAN, pengelolaan anggaran yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Balangan.
Atas dasar tersebut, Fraksi PAN pada prinsipnya menerima dan mendukung Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi PAN berharap pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
