Kata Banua, Balangan – Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, S.Pt., M.P., menyampaikan pidato Bupati Balangan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Balangan, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, disampaikan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana desa sebesar Rp53,8 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan transfer daerah sehingga diperlukan penyesuaian anggaran secara cermat.
Fakhriyanto menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD telah berkomitmen agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu program-program prioritas yang telah disepakati. Berbagai kegiatan dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi, sementara kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pemerintah melakukan penyesuaian dengan mengurangi belanja modal gedung dan bangunan, namun menambah alokasi anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sesuai kebutuhan daerah.
Adapun postur APBD setelah perubahan diproyeksikan dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,980 triliun atau turun 1,81 persen, sedangkan belanja daerah menjadi Rp2,876 triliun atau turun 1,25 persen. Defisit anggaran sebesar Rp896,4 miliar akan ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya.
Melalui sambutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk tetap memfokuskan anggaran pada program prioritas, pelayanan publik, serta kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus membatasi belanja yang tidak menjadi prioritas.
Di akhir penyampaiannya, Sekda Fakhriyanto berharap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera dibahas dan ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Balangan tetap berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran. (Diskominfo)
