Kata Banua, Banjarbaru – Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menggelar orasi terbuka di depan Balai Kota Banjarbaru, Rabu (3/12/2025) pagi. Dalam aksi damai tersebut, massa membawa sejumlah spanduk bernada kritik seperti “Demokrasi itu Wasiat Pendiri Kota Ini, Anda Bukan Penerima Wasiat” serta “Kami, Rakyat Terus Mengawasi, Jangan Ada Dusta di Antara Kita”.
Aksi dipimpin langsung Ketua GMPD Banjarbaru, Rachmadi ‘Engot’, yang menyampaikan 10 tuntutan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, setelah enam bulan menjabat. Engot menegaskan seluruh tuntutan berasal dari laporan warga di lima kecamatan.
1. Efisiensi Anggaran Seremonial
GMPD meminta Wali Kota mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai menghamburkan anggaran dan tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo mengenai efisiensi.
“Seremonial penting, tapi jangan keseringan. Biayanya tidak sedikit. Kalau rutin dua–tiga bulan sekali, itu boros,” ujar Engot.
2. Evaluasi Lomba di Kelurahan dan Kecamatan
GMPD menilai kegiatan lomba yang melibatkan pihak ketiga memerlukan biaya besar sehingga perlu ditinjau ulang.
3. Lanjutkan Program Bedah Rumah
Wali Kota diminta melanjutkan program bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran.
4. Pasar Murah Harus Tepat Sasaran
GMPD menilai pasar murah kerap tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan pedagang pasar tradisional.
5. Copot Tenaga Ahli Khusus
Engot menyebut Tenaga Ahli Khusus Wali Kota belum memberikan dampak signifikan.
“ASN banyak yang lebih berpengalaman. Ini hanya membuang anggaran. Lebih baik dialihkan untuk pembangunan fisik,” tegasnya.
6. Atasi Ancaman Stunting
GMPD meminta Pemko serius menangani stunting, mengingat Banjarbaru pernah menyabet peringkat terbaik nasional tahun 2023/2024.
7. Evaluasi Peran Wakil Wali Kota
GMPD menilai Wakil Wali Kota, Wartono, belum memberikan kontribusi berarti di Pemko Banjarbaru.
“Berapa dana gaji, tunjangan, sewa rumah, fasilitas? Itu bisa untuk bangun rumah sehat. Satu bulan satu rumah, dalam lima tahun banyak yang bisa dibangun,” ujarnya.
8. Usut Tuntas Raibnya Dana Dinkes Rp2,6 Miliar
Mereka mendesak Pemko mengusut hilangnya dana Rp2,6 miliar di Dinas Kesehatan.
“Apakah mungkin bendahara bekerja sendiri? Sudah dicari belum keberadaannya oleh APH?” kata Engot.
9. Sidak BBM dan LPG
GMPD meminta Pemko lakukan sidak ke SPBU dan SPBE untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan LPG.
10. GMPD Akan Terus Mengawasi
Mereka menyatakan akan terus memonitor jalannya pemerintahan Banjarbaru.
“Ini karena cinta kami pada Banjarbaru,” pungkas Engot.
Pemko Banjarbaru Terima Tuntutan
Selama aksi berlangsung, Wali Kota Erna Lisa Halaby tidak hadir menemui massa. Ia diwakili Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni, yang menerima secara langsung lembar tuntutan dan menandatanganinya sebagai bentuk apresiasi terhadap aspirasi warga.
“Ini menjadi bahan koreksi dan akan kami diskusikan dengan Wali Kota dan DPRD,” ujarnya.
Sirajoni menegaskan, Pemko akan mengkaji satu per satu tuntutan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Kita pelajari apakah sesuai ketentuan dan apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Itu akan menjadi pertimbangan kami,” tutupnya.
Reporter Noorjenah Editor Nando
