Kata Banua, Banjarmasin – Ketua Umum Forum Kerukunan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK), Adv. Rahmad Fadillah, SH, menyoroti kasus korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara dan masyarakat hingga Rp193 triliun lebih. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas tindakan mafia BBM yang secara sistematis merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat.
FKPWK memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap kasus ini dan menetapkan tujuh tersangka. Namun, Rahmad meyakini masih ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam jaringan mafia BBM ini dan belum terungkap. Oleh karena itu, FKPWK mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap pihak-pihak yang lebih besar di balik kasus ini.
“Ini adalah prestasi luar biasa dari Kejaksaan Agung. Tapi kita yakin masih ada pihak-pihak lain yang berperan. Mafia BBM ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ujar Advokat ini.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang.
FKPWK menaruh perhatian khusus pada pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Selatan dan meminta PT. Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan di lapangan. Rahmad mendesak agar setiap kapal tanker yang sandar di pelabuhan dan membongkar BBM di fasilitas Pertamina Patra Niaga Banjarmasin diawasi lebih ketat. Ia juga menekankan pentingnya pengujian laboratorium untuk memastikan kemurnian BBM sebelum didistribusikan ke masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat Kalimantan Selatan dirugikan akibat BBM oplosan. Harus ada alat ukur yang terkalibrasi dengan baik untuk memastikan BBM yang dijual benar-benar murni,” tegas Purna Polri ini.
Rahmad juga mengingatkan dampak buruk BBM oplosan terhadap kendaraan bermotor. Jika kendaraan yang seharusnya menggunakan Pertamax justru mendapat BBM hasil oplosan, maka performa mesin bisa terganggu dan mengalami kerusakan.
FKPWK berharap PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Banjarmasin semakin ketat dalam melakukan pengawasan di lapangan agar masyarakat mendapatkan BBM yang benar-benar murni sesuai dengan standar. (Nd_234)
